KMP Teluk Sinabang Terganggu, Ir. Iskandar DPRA Desak KMP Aceh Hebat 1 Segera Beroperasi

SIMEULUE – Harapan masyarakat Kepulauan Simeulue untuk mendapatkan akses transportasi laut yang lancar kembali diuji. Gangguan pelayanan KMP Teluk Sinabang akibat kendala teknis saat berlayar dari Simeulue menuju Pelabuhan Bubon, Meulaboh, Aceh Barat, pada Minggu (6/9/2026), membuat kekhawatiran terhadap kelancaran konektivitas pulau dengan daratan kembali mencuat.

Di tengah kondisi tersebut, KMP Aceh Hebat 1 yang diharapkan dapat menjadi salah satu armada alternatif justru masih sandar di Pelabuhan Sinabang.

Kondisi ini sontak menjadi perhatian karena bagi masyarakat Simeulue, transportasi laut bukan sekadar sarana untuk bepergian. 

Kapal penyeberangan merupakan urat nadi kehidupan, yang menghubungkan masyarakat dengan kebutuhan pokok, dunia pendidikan, aktivitas ekonomi hingga layanan kesehatan di daratan Aceh.

Sorotan keras datang dari Anggota DPR Aceh, Ir. Iskandar. Ia mendesak Dinas Perhubungan Aceh, ASDP, KUPP Kelas III Calang Kementerian Perhubungan, serta seluruh otoritas terkait untuk segera mengambil langkah konkret agar KMP Aceh Hebat 1 dapat kembali dioperasionalkan.

Menurut Iskandar, gangguan terhadap satu armada tidak boleh dianggap hanya sebagai persoalan teknis pelayaran. Di daerah kepulauan seperti Simeulue, dampaknya dapat menjalar ke hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat.

“Dengan terganggunya KMP Teluk Sinabang, transportasi Simeulue menuju daratan berpotensi macet. Ini bukan hanya menyangkut perjalanan penumpang, tetapi menyangkut kehidupan masyarakat secara luas,” ujar Iskandar, Senin (7/9/2026).

Iskandar mengingatkan, apabila persoalan ini tidak segera mendapatkan solusi, maka penumpukan penumpang umum, masyarakat dan mahasiswa sangat mungkin terjadi.

Masyarakat yang memiliki kepentingan mendesak ke daratan, termasuk mahasiswa yang harus kembali ke tempat pendidikan, tentu menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya.

Lebih jauh, terganggunya distribusi melalui jalur laut juga berpotensi memberikan tekanan terhadap harga kebutuhan pokok dan bahan bangunan.

“Harga sembako berpotensi melonjak, begitu juga harga bahan bangunan. Karena sebagian besar kebutuhan tersebut harus didatangkan dari daratan,” katanya.

Bukan hanya penumpang dan konsumen yang terdampak. Para petani dan pelaku usaha perkebunan juga menghadapi risiko.

Hasil kelapa sawit masyarakat yang membutuhkan pengiriman tepat waktu ke daratan berpotensi mengalami penurunan kualitas bahkan kerusakan apabila distribusi terhambat.

Bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari hasil perkebunan, kondisi tersebut tentu menjadi pukulan tersendiri.

Setiap hari keterlambatan berarti potensi kerugian ekonomi yang harus ditanggung masyarakat.

Namun, dari seluruh dampak yang mungkin terjadi, Iskandar menilai persoalan akses kesehatan menjadi perhatian yang paling serius.

Gangguan transportasi laut berpotensi menghambat proses rujukan pasien dari Rumah Sakit Simeulue ke Banda Aceh.

Dalam kondisi darurat, waktu bukan sekadar angka. Setiap menit dapat menjadi sangat berarti bagi seorang pasien yang sedang berjuang mempertahankan hidup.

“Rujukan orang sakit dari Rumah Sakit Simeulue ke Banda Aceh juga dapat terganggu. Ini yang harus menjadi perhatian serius kita bersama,” tegasnya.

Iskandar meminta seluruh pihak terkait tidak menunggu sampai persoalan transportasi semakin membesar dan masyarakat menjadi korban dari keterbatasan armada.

Menurutnya, ketika satu kapal mengalami gangguan, armada alternatif harus segera dipersiapkan dan dioperasionalkan untuk memastikan konektivitas Simeulue dengan daratan tetap berjalan.

Ia berharap KMP Aceh Hebat 1 dapat segera difungsikan kembali sehingga masyarakat memiliki alternatif transportasi dan roda perekonomian tetap bergerak.

“Simeulue tidak boleh dibiarkan terisolasi. Transportasi laut adalah urat nadi masyarakat Simeulue. Ketika urat nadi ini terganggu, maka hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat ikut terdampak. Karena itu, harus ada solusi cepat dan konkret,” pungkas Iskandar.

Kini, harapan masyarakat Simeulue tertuju kepada pemerintah dan seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan transportasi laut.

Sebab bagi warga di kepulauan ini, kapal yang berlayar bukan sekadar membawa penumpang dan barang.

Di dalamnya ada harapan masyarakat untuk pulang, mahasiswa untuk melanjutkan pendidikan, pedagang untuk memenuhi kebutuhan, petani untuk menjual hasil kebun, keluarga untuk mendapatkan kebutuhan hidup, dan pasien untuk mengejar kesembuhan.

Karena itu, memastikan transportasi laut tetap berlayar berarti memastikan harapan masyarakat Simeulue tidak ikut terhenti di dermaga.

(ta/ad)