DPRA Serahkan 24 Rekomendasi ke Gubernur Aceh: Evaluasi LKPJ 2025 Jadi Pijakan Perbaikan Pemerintahan

BANDA ACEH, Teras, Aceh. com | Gedung Utama DPRA kembali menjadi arena evaluasi kinerja Pemerintah Aceh, Rabu 20/5/2026. Gubernur Aceh Muzakir Manaf, atau yang akrab disapa Mualem, hadir langsung dalam Rapat Paripurna DPRA untuk mendengarkan rekomendasi legislatif terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRA Ali Basrah, dihadiri unsur pimpinan dan anggota dewan, Forkopimda, kepala SKPA, serta tamu undangan. Agenda tunggal: mendengar 24 poin rekomendasi yang menjadi catatan kritis sekaligus masukan dari DPRA atas jalannya pemerintahan dan pembangunan Aceh sepanjang 2025.

Wakil Ketua Pansus LKPJ 2025, Ilmiza Saaduddin Djamal, membacakan rekomendasi tersebut di hadapan forum. Dua puluh empat poin itu merangkum evaluasi menyeluruh—mulai dari realisasi anggaran, capaian program, hingga pelaksanaan kebijakan strategis yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan.

Setelah pembacaan, Sekretaris DPRA Khudri membacakan keputusan resmi dewan tentang rekomendasi tersebut. 

"Rekomendasi ini bukan sekadar catatan. Ini adalah masukan konstruktif agar Pemerintah Aceh bisa memperbaiki tata kelola, memperkuat pelayanan publik, dan memastikan program pembangunan benar-benar menyentuh masyarakat," ujar Ali Basrah saat memimpin sidang.

Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme konstitusional untuk menjaga checks and balances antara eksekutif dan legislatif. Sebelumnya, Gubernur Mualem telah menyampaikan LKPJ 2025 dalam paripurna April lalu, yang memuat capaian program, realisasi anggaran, dan berbagai kebijakan strategis sepanjang tahun.

Kini, bola ada di tangan Pemerintah Aceh. Dua puluh empat poin rekomendasi itu diharapkan menjadi bahan utama untuk menyempurnakan kinerja di tahun-tahun mendatang. (ta/ad)