Kasus Bom Ikan di Simeulue Jadi Perhatian Anggota DPR Aceh, Ir. Iskandar Dorong Pengawasan Laut Diperketat

SIMEULUE, Teras Aceh. com– Kasus penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan di perairan Kabupaten Simeulue kembali viral di media sosial dan menjadi perhatian serius. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Ir. Iskandar, meminta seluruh pihak terkait memperkuat sinergi dalam memberantas praktik illegal fishing yang dinilai dapat merusak ekosistem laut dan mengancam keberlangsungan kehidupan nelayan.

Perhatian tersebut disampaikan Ir. Iskandar pada Rabu (16/9/2026), menyusul adanya persoalan tindak pidana perikanan, khususnya praktik penangkapan ikan menggunakan bom di wilayah perairan Simeulue.

Menurut Iskandar, laut Simeulue merupakan salah satu sumber kehidupan utama masyarakat. Karena itu, keamanan dan kelestarian sumber daya laut harus menjadi perhatian bersama, termasuk melalui pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan.

“Semua pihak terkait harus sama-sama bersinergi memberantas illegal fishing di perairan Aceh, khususnya di Simeulue. Ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam penegakan hukum di laut sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat nelayan,” ujar Iskandar.

Ia secara khusus meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh bersama Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Ditjen PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan pengawasan di perairan Simeulue.

Iskandar menilai pengawasan tidak cukup hanya dilakukan ketika terjadi kasus. Menurutnya, diperlukan pengawasan secara berkelanjutan agar praktik penangkapan ikan menggunakan bahan peledak dapat dicegah sejak awal.

“Kasus bom ikan ini sudah sering terjadi di perairan Simeulue. Karena itu, pengawasan harus dilakukan secara berkelanjutan. Jangan sampai kita baru bertindak setelah kerusakan terjadi,” tegasnya.

Selain meminta perhatian pemerintah provinsi dan pusat, Iskandar juga mengingatkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Simeulue agar tidak tinggal diam menghadapi persoalan tersebut.

Ia berharap pemerintah daerah meningkatkan koordinasi dengan pemerintah Aceh maupun pemerintah pusat, khususnya dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan sekaligus perlindungan terhadap nelayan yang menggantungkan hidup dari laut.

“Ini juga merupakan wujud kepedulian pemerintah terhadap masyarakat nelayan. Mereka harus mendapatkan rasa aman dalam mencari nafkah, sementara sumber daya laut harus kita jaga bersama agar tetap lestari untuk generasi mendatang,” tutup Iskandar.

Kasus penggunaan bom untuk menangkap ikan bukan hanya berkaitan dengan persoalan hukum, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ekosistem laut dan masa depan masyarakat pesisir.

Karena itu, pengawasan yang konsisten dan koordinasi lintas instansi menjadi penting untuk menjaga perairan Simeulue tetap aman dan produktif. (ta/as)